Jawa Barat [SDA dan SDM-nya] bagian 2

 Sumber Daya Manusia di Jawa Barat

            Data Basis Indeks Pembangunan Manusia adalah Data yang memuat informasi mengenai kondisi perkembangan masyarakat khusunya yang berkaitan dengan pembangunan manusia sangat berguna sebagai bahan analisis dan evaluasi program pembangunan. Disamping itu data tersebut juga bermanfaat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Publikasi data basis Indeks Pembangunan Manusia ini sesuai dengan maknanya merupakan data dasar yang memuat gambaran secara makro hasil pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Jawa Barat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan manusia di Jawa Barat. Publikasi ini diharapkan akan sangat berguna sebagai kerangka konsep pembangunan yang menjadi dasar kebijakan pembangunan manusia.

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM  dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelelektualitas dan standar hidup layak.

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

Terlepas dari itu perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesetaran jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator-indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender, Indeks Pemberdayaan Jender, Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Mutu Hidup sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

Berdasarkan bahasan sebelumnya, nampak bahwa pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jawa Barat telah menunjukan perubahan yang positif. Krisis memang belum sepenuhnya berakhir, tetapi tanda-tanda kebangkitan kembali ekonomi Provinsi Jawa Barat sudah mulai terlihat. Kondisi demikian bukan saja akan memberi peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Sinergi dari berbagai faktor tadi tercermin dengan semakin membaiknya kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat seperti diperlihatkan oleh peningkatan angka IPM.

Peran Pemuda

            Dari kesimpulan mengenai data kelebihan-kekurangan SDA dan SDM yang dimiliki Jawa Barat, pemuda Jawa Barat bisa memainkan perannya pada hal berikut ini, Pertama; Angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar relatif masih cukup tinggi walaupun terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Utamanya pada daerah pedesaan, meskipun sudah adanya program pembebasan biaya sekolah namun karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga berdampak pada dorongan kuat untuk segera terjun ke dunia kerja dan meninggalkan bangku sekolah.  Sehingga minimalnya pemuda Jawa Barat bisa turun langsung mengurus dunia pendidikan yang sekarang terasa didominasi oleh orang-orang yang bukan pemuda lagi.

Kedua, Perlu adanya peningkatan pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar beserta tenaga-tenaga kesehatannya, kembali lagi khususnya adalah pada daerah-daerah pedesaan yang menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi.

Ketiga, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi daerah bahwa tingkat buta huruf perempuan dua kali lebih besar dari laki-laki. Cerminan bahwa kaum perempuan masih belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Angka putus sekolah kaum perempuan pun cenderung lebih tinggi dari kaum laki-laki dan ini hampir secara merata terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Peran pemuda dalam hal ini adalah mengawal kegiatan masyarakat yang mengusung peng-arus-utama-an gender.

Keempat, masih cukup tingginya perbedaan pembangunan manusia antar daerah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Barat, akibat masih belum meratanya distribusi hasil-hasil pembangunan. Otonomi Daerah seharusnya dapat menjadi solusi dalam meredam fenomena tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya lebih menggiatkan pembangunan di daerah karena sebagian besar kewenangan telah diserahkan ke daerah, yang pada akhirnya diharapkan distribusi hasil-hasil pembangunan tidak lagi terpusat pada daerah tertentu saja.